Karangan Bunga Kritik Pejabat DCKTR Bekasi, RJN Bekasi Raya: Segera Evaluasi Kinerja dan Transparansi Layanan
Bekasi, - Mediarjn.com - Sebuah papan karangan bunga dengan pesan kritis terpajang mencolok di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (7/8/2025). Karangan bunga tersebut ditujukan kepada Bupati Bekasi dan menyuarakan permintaan untuk mengevaluasi *kinerja Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).* Aksi simbolik ini berasal dari komunitas jurnalis nasional dan lokal yang tergabung dalam *Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya.*
Pesan dalam karangan bunga itu menyebut secara tegas bahwa *pejabat bersangkutan diduga jarang hadir di kantor dan nyambi sebagai konsultan jasa bangunan.*
_*Layanan Perizinan Bangunan Dikeluhkan Lamban*_
Informasi yang dihimpun redaksi dari berbagai narasumber menyebutkan bahwa *proses pengurusan perijinan bangunan di bawah Dinas Cipta Karya & Tata Ruang sangat lambat khususnya pada Bidang Bangunan Umum dapat memakan waktu antara 30 hari kerja,* bahkan lebih lama dalam kondisi tertentu.
Beberapa kendala umum yang sering dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha antara lain:
* *Lambannya verifikasi dokumen teknis*
* *Minimnya komunikasi antara pemohon dan petugas teknis*
* *Kurangnya transparansi status permohonan*
* *Diduga adanya praktik rangkap profesi yang mempengaruhi fokus kerja pejabat teknis*
Proses yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu maksimal dua minggu melalui sistem OSS (Online Single Submission), dalam praktiknya *sering kali molor hingga satu bulan lebih,* tanpa kejelasan status atau notifikasi.
_*Hisar Pardomuan: Kinerja ASN Tidak Boleh Setengah Hati!*_
Ketua *Ruang Jurnalis Nusantara (RJN),* *Hisar Pardomuan,* menyatakan bahwa papan bunga tersebut bukanlah bentuk lelucon, melainkan *seruan kritis atas lemahnya akuntabilitas dan pengawasan internal birokrasi.*
Lanjutannya, Hisar menegaskan bahwa *rakyat kini bukan hanya menuntut kehadiran fisik pejabat, tapi juga integritas dan komitmen pelayanan.*
_*Masyarakat Menuntut Perubahan, Bukan Janji*_
Munculnya kritik publik yang divisualisasikan dalam bentuk karangan bunga menunjukkan bahwa *saluran formal aduan publik dianggap tidak lagi cukup efektif.* Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan teknis seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) semakin nyata.
Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan efisiensi layanan melalui digitalisasi OSS RBA, *aparatur sipil negara di daerah justru dituntut untuk sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.*( Red )
